MotoNup.net – Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendadak menjadi sorotan tajam publik nasional setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan mengenai perkara hukum yang menyeretnya, perhatian masyarakat juga tertuju pada profil aset pribadi yang ia laporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasarkan data LHKPN periodik tahun 2025 yang diakses pada Minggu (8/11/2026), daftar kendaraan pribadi yang dimiliki oleh Listyo Sigit tergolong sangat sederhana jika dibandingkan dengan jabatan tinggi yang pernah ia emban. Ia tercatat hanya memiliki dua unit mobil SUV, yakni Toyota Fortuner produksi tahun 2018 dan satu unit lainnya produksi tahun 2019.
Secara rinci, Toyota Fortuner keluaran 2018 memiliki nilai taksiran sebesar Rp320 juta, sementara unit keluaran 2019 tercatat dengan nilai Rp350 juta. Dengan demikian, total akumulasi nilai aset transportasi pribadi yang dilaporkannya mencapai angka Rp670 juta. Kedua kendaraan tersebut diklasifikasikan dalam laporan sebagai aset yang diperoleh dari hasil sendiri.
Menarik untuk mengamati dinamika perubahan aset tersebut selama masa jabatannya sebagai Kapolri. Pada awal masa jabatannya di tahun 2021, Listyo Sigit tercatat hanya melaporkan kepemilikan satu unit Toyota Fortuner produksi 2018. Penambahan satu unit Fortuner produksi 2019 baru terlihat dalam laporan periodik tahun 2025, yang menunjukkan bahwa tidak ada penambahan aset kendaraan mewah atau koleksi otomotif signifikan selama ia memimpin institusi kepolisian selama hampir enam tahun.
Penting bagi publik untuk memahami konteks LHKPN sebagai instrumen transparansi. Laporan ini bersifat deklaratif dan mencakup aset yang dimiliki secara pribadi oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, data ini tidak mencerminkan seluruh fasilitas kendaraan yang mungkin digunakan selama masa dinas, mengingat pejabat setingkat Kapolri atau Kepala Staf Kepresidenan biasanya mendapatkan fasilitas kendaraan operasional dari negara.
Di luar urusan aset, situasi hukum yang dihadapi Listyo Sigit saat ini cukup serius. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri secara resmi mengumumkan penetapan tersangka terhadap dirinya terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya. Tindakan tersebut diduga dilakukan dalam rentang waktu antara tahun 2025 hingga 2026.
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menjelaskan bahwa penyidikan saat ini tidak hanya fokus pada aksi penyadapan, namun juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik. Hingga 8 November 2026, kasus ini terus berkembang dengan adanya penetapan tersangka tambahan yang turut diproses oleh pihak kepolisian.
Sebagai konsekuensi dari status hukum tersebut, Listyo Sigit telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan melalui keputusan Presiden yang diumumkan pada 4 November 2026. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa status tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan dan belum mencerminkan putusan bersalah di mata hukum.
Perjalanan karier Listyo Sigit yang panjang, mulai dari memimpin Polri pada Januari 2021 hingga berpindah ke posisi Kepala Staf Kepresidenan, kini berada di titik krusial. Data LHKPN yang mencatat dua unit Toyota Fortuner lawas tersebut menjadi bagian dari jejak administratif yang kini disandingkan dengan proses hukum yang sedang dihadapi oleh yang bersangkutan.
Secara analitis, kesederhanaan daftar aset kendaraan pribadi ini memberikan gambaran tersendiri mengenai profil kekayaan yang dilaporkan. Namun, publik diharapkan tetap objektif dalam memandang informasi ini, mengingat bahwa jumlah aset dalam laporan kekayaan tidak secara otomatis menjadi tolok ukur tunggal dalam menilai integritas atau kebenaran atas tuduhan hukum yang sedang diproses oleh pihak berwenang.
